Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Menteri Pertanian, Baran Wirawan, dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Syukur Iwantoro, Jumat (17/5).
Baran dan Syukur diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi di Kementan dengan tersangka Maria Elizabeth Liman (Dirut PT Indoguna Utama). "Ya, mereka diperiksa sebagai saksi untuk MEL," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Jakarta, Jumat (17/5).
Baran dan Syukur tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Baran keluar dari Gedung KPK lebih dulu sekitar pukul 12.00 WIB. Syukur selesai pemeriksaan dan keluar dari Gedung KPK pada pukul 12.30 WIB. Syukur membantah pernah mengenal apalagi membahas pengaturan kuota impor daging sapi dengan Elizabeth Liman.
"Tidak pernah (bahas kuota impor daging sapi). Saya tidak pernah mengenal, tidak pernah berhubungan dengan dia (Elizabeth Liman)," kata Syukur usai diperiksa di KPK.
Sebelumnya surat dakwaan kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut surat dakwaan tersebut, Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq menjadi pihak yang mengatur pertemuan Maria Elizabeth Liman selaku Dirut PT Indoguna Utama dengan Mentan Suswono.
Maria meminta dipertemukan dengan Suswono setelah permintaan tambah kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna tidak juga disetujui Kementan. Namun Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Syukur Iwantoro, menolak permohonan PT Indoguna Utama tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan menteri. Sementara itu, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementan, Suharyono, juga menolak menerima surat permohonan tambahan kuota Indoguna.
Sumber : republika.co.id
Senin, 03 Juni 2013
Dampak Positif & Negatif Twitter SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sudah mulai aktif menggunakan akun twitter @SBYudhoyono. Upaya SBY untuk membuka komunikasi kepada masyarakat ini pun memiliki dampak yang positif dan negatif.
Menurut ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, keberadaan akun twitter Presiden SBY positif saja. Namun, suami dari Ani Yudhoyono ini harus siap dengan resiko penggunaan akun berlogo burung biru itu.
"Ya boleh-boleh saja dan silakan. Tapi, ya memang belum tentu positif juga bisa jadi negatif. Artinya, bisa positif kalau merespons komentar dengan baik. Tapi kita tahu presiden tak punya waktu banyak," ungkap Yusril kepada Okezone, dalam acara red carpet, Anugerah Seputar Indonesia (Sindo), di Studio 8 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (15/4/2013) malam.
Namun, Yusril berpendapat, Presiden SBY pasti bisa terus memantau akun twitternya, tentu dengan dukungan tim kepresidenan yang kuat untuk menjawab komentar dari publik. Tak jarang, komentar yang ditujukan ke orang nomor satu di Indonesia itu pedas dan mengandung unsur cacian.
"Kalau ada negatifnya, saya kira itu resiko. Saya sih tak terlalu mau banyak berkomentar, ya saya hormati saja," tegas mantan Menteri Hukum dan HAM itu.
Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu pun mengaku jika kelak menjadi Presiden RI tidak akan gentar menjawab semua kritik dan masukan dari masyarakat.
"Saya sudah punya twitter dan saya akan jawab semua pertanyaan orang dan kadang saya juga mengajak orang berdebat," pungkasnya.
Sumber : okezone.com
Menurut ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, keberadaan akun twitter Presiden SBY positif saja. Namun, suami dari Ani Yudhoyono ini harus siap dengan resiko penggunaan akun berlogo burung biru itu.
"Ya boleh-boleh saja dan silakan. Tapi, ya memang belum tentu positif juga bisa jadi negatif. Artinya, bisa positif kalau merespons komentar dengan baik. Tapi kita tahu presiden tak punya waktu banyak," ungkap Yusril kepada Okezone, dalam acara red carpet, Anugerah Seputar Indonesia (Sindo), di Studio 8 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (15/4/2013) malam.
Namun, Yusril berpendapat, Presiden SBY pasti bisa terus memantau akun twitternya, tentu dengan dukungan tim kepresidenan yang kuat untuk menjawab komentar dari publik. Tak jarang, komentar yang ditujukan ke orang nomor satu di Indonesia itu pedas dan mengandung unsur cacian.
"Kalau ada negatifnya, saya kira itu resiko. Saya sih tak terlalu mau banyak berkomentar, ya saya hormati saja," tegas mantan Menteri Hukum dan HAM itu.
Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu pun mengaku jika kelak menjadi Presiden RI tidak akan gentar menjawab semua kritik dan masukan dari masyarakat.
"Saya sudah punya twitter dan saya akan jawab semua pertanyaan orang dan kadang saya juga mengajak orang berdebat," pungkasnya.
Sumber : okezone.com
Perbudakan Buruh
Bos panci Yuki Irawan, 41 tahun, tersangka perbudakan 34 buruh di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, terkesan mendapat perlakuan istimewa dari kepolisian.
Pemandangan itu terlihat saat Yuki diwawancarai Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ahmad Subadri, pada Jumat, 10 Mei 2013. Yuki dipertemukan dengan Bupati Zaki di sebuah ruangan dengan disaksikan Kapolres Tangerang, Komisaris Bambang Priyo Andogo, dan sejumlah anggota kepolisian.
Namun perbincangan Yuki dan pejabat daerah itu tak bisa didengar langsung dan tertutup bagi wartawan. Tempo mengintip dari kaca jendela, terlihat Yuki sehat, segar wajahnya. Yang istimewa, Yuki tak mengenakan seragam biru untuk tahanan, melainkan kaus putih tanpa kerah dengan celana pendek biru, jauh dari kesan kumuh para buruh yang dianiayanya.
Kepada wartawan yang menunggu di luar, Bupati Zaki menerangkan bahwa kunjungannya menemui Yuki adalah mencari keterangan dari pengusaha panci dan peleburan aluminium foil itu. "Kami menggali informasi dari yang bersangkutan setelah mendatangi tempat pembuatan panci di Sepatan Timur, hari Kamis sebelumnya," kata Zaki.
Dalam pertemuan itu, Zaki juga meminta agar Yuki taat hukum menjalani pidana dan wajib membayar hak buruh yang selama ini belum dibayarkan sekitar Rp 1 miliar. "Dia sanggup membayarkan," ujar Zaki.
Tempo mencatat tiga kali Yuki "dikeluarkan" dari sel setelah penahanannya Jumat pekan lalu. Yuki terlihat memperagakan adegan pemukulan terhadap 13 buruh dalam reka ulang yang digelar polisi pada Sabtu, 4 Mei 2013. Tentu saja ketika itu dia mengenakan seragam tahanan.
Empat hari kemudian, pada Rabu, 8 Mei 2013, Yuki diberikan kesempatan 5 menit untuk membela diri. Dia mengenakan seragam tahanan warna biru. Di hadapan wartawan, Yuki meminta maaf kepada korban dan keluarga. Dia juga mengatakan kenal dengan aparat TNI dan Brimob sejak lama. Yuki juga membantah menyekap buruh. Jika disebut penyekapan, itu karena ulah anak buahnya yang membuang kunci kamar setelah menguncinya dari luar.
Dan untuk ketiga kalinya dikeluarkan, Yuki kali ini tidak memakai seragam tahanan dan tak bisa ditemui wartawan.
Menurut Kapolres Bambang, Yuki dijerat pasal berlapis, baik itu pelanggaran penganiayaan, perampasan kemerdekaan seseorang, penggelapan, perdagangan manusia, perlindungan anak-anak, dan ketenagakerjaan. Dengan tingginya ancaman hukuman, kata Bambang, polisi telah menyiapkan penasihat hukum, tapi ditolak Yuki.
Sumber : tempo.co
Pemandangan itu terlihat saat Yuki diwawancarai Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ahmad Subadri, pada Jumat, 10 Mei 2013. Yuki dipertemukan dengan Bupati Zaki di sebuah ruangan dengan disaksikan Kapolres Tangerang, Komisaris Bambang Priyo Andogo, dan sejumlah anggota kepolisian.
Namun perbincangan Yuki dan pejabat daerah itu tak bisa didengar langsung dan tertutup bagi wartawan. Tempo mengintip dari kaca jendela, terlihat Yuki sehat, segar wajahnya. Yang istimewa, Yuki tak mengenakan seragam biru untuk tahanan, melainkan kaus putih tanpa kerah dengan celana pendek biru, jauh dari kesan kumuh para buruh yang dianiayanya.
Kepada wartawan yang menunggu di luar, Bupati Zaki menerangkan bahwa kunjungannya menemui Yuki adalah mencari keterangan dari pengusaha panci dan peleburan aluminium foil itu. "Kami menggali informasi dari yang bersangkutan setelah mendatangi tempat pembuatan panci di Sepatan Timur, hari Kamis sebelumnya," kata Zaki.
Dalam pertemuan itu, Zaki juga meminta agar Yuki taat hukum menjalani pidana dan wajib membayar hak buruh yang selama ini belum dibayarkan sekitar Rp 1 miliar. "Dia sanggup membayarkan," ujar Zaki.
Tempo mencatat tiga kali Yuki "dikeluarkan" dari sel setelah penahanannya Jumat pekan lalu. Yuki terlihat memperagakan adegan pemukulan terhadap 13 buruh dalam reka ulang yang digelar polisi pada Sabtu, 4 Mei 2013. Tentu saja ketika itu dia mengenakan seragam tahanan.
Empat hari kemudian, pada Rabu, 8 Mei 2013, Yuki diberikan kesempatan 5 menit untuk membela diri. Dia mengenakan seragam tahanan warna biru. Di hadapan wartawan, Yuki meminta maaf kepada korban dan keluarga. Dia juga mengatakan kenal dengan aparat TNI dan Brimob sejak lama. Yuki juga membantah menyekap buruh. Jika disebut penyekapan, itu karena ulah anak buahnya yang membuang kunci kamar setelah menguncinya dari luar.
Dan untuk ketiga kalinya dikeluarkan, Yuki kali ini tidak memakai seragam tahanan dan tak bisa ditemui wartawan.
Menurut Kapolres Bambang, Yuki dijerat pasal berlapis, baik itu pelanggaran penganiayaan, perampasan kemerdekaan seseorang, penggelapan, perdagangan manusia, perlindungan anak-anak, dan ketenagakerjaan. Dengan tingginya ancaman hukuman, kata Bambang, polisi telah menyiapkan penasihat hukum, tapi ditolak Yuki.
Sumber : tempo.co
Ketidakpastian Harga BBM Bersubsidi
Keputusan pemerintah soal nasib harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sepertinya belum akan jelas, setelah sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan informasi opsi BBM bersubsidi hari ini.
Satu hal yang harusnya difahami dan diyakini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah; setiap keputusan terkait kepentingan negara tidak selamanya akan diterima dengan baik oleh rakyat. Karenanya, sebaik apapun konsep yang digagas, akan sangat mungkin menimbulkan efek bagi khalayak luas.
Demikian maka, hal yang harus dipertimbangkan adalah, sejauh mana kebijakan atau ketetapan atau kebutusan itu memberi kemaslahatan bagi Negara dalam waktu ke depannya. Seringkali, orang mengharapkan berjalan paralelnya antara keinginan rakyat dengan kepentingan Negara. Akan tetapi kadangkala, hal itu tidak mungkin sejalan beriring terus. Adakalanya, kepentingan Negara berbenturan dengan keinginan rakyat.
Pada kondisi ini maka hal yang harus dikedepankan adalah kepentingan Negara dan buka kepentingan orang perorang, kendati itu mengatasnamakan rakyat. Sebaik apapun keputusan yang ditetapkan, lazimnya ada orang yang diuntungkan dan ada pula orang yang tidak diuntungkan.
Pada satu contoh, bagi pedagang kakilima, berjualan yang paling nyaman adalah tepat dipinggir jalan, di atas trotoar, tempat orang berlalu lalang, dan tidak perlu menyewa took atau kios. Lokasi seperti itu jelas sangat favorit dan merupakan keinginan bagi pedagang.
Namun bagi Negara, proses berjualan seperti itu tentu tidak benar. Negara berkepentigan mengatur agar ketertiban tetap terjaga, dan trotoar maupun jalan tetap digunakan sesuai peruntukkannya, serta kemaslahatan publik yang lebih besar. Jelaslah di sini, ada perbedaan antara keinginan rakyat pedagang dengan kepentingan Negara.
Dalam persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak saat ini, tentu banyak anggota masyarakat menghendaki agar harganya tidak dinaikkan, sebab itu akan dirasa memberatkan bagi mereka. Dalam konteks ini, sangat wajar bila Pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimang-nimang berbagai opsi yang akan diputuskan.
Namun, Presiden juga harus menjelaskan bahwa keinginan sebagian anggota masyarakat tersebut, tidak sejalan dengan kepentingan Negara. Ada kepentingan yang lebih besar, sehingga harga BBM dinaikkan. Sayangnya, pemerintah tidak menjelaskan masalah tersebut secara tuntas kepada khalayak. Bahkan kondisi yang disampaikan kepada publik pun terkesan tidak komprehensif.
Satu pejabat, yakni menteri Eenergi dan Sumberdaya Mineral Jero Wacik menyebut hari ini direncanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan opsi pengurangan subsidi BBM di hadapan peserta MusrenbangNas. Sementara pejabat lainnya, yakni Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha, membantah, bila hal itu akan dilakukan hari ini oleh Presiden SBY.
Akibatnya, publik dibuat bingung dan bertanya-tanya soal keputusan tersebut. Belum lagi opsi yang akan disampaikan kepada publik, sering berbeda-beda. Sepertinya, baru sebatas pemikiran di otak, sudah disampaikan kepada meda massa. Dan hal itu dilakukan oleh banyak pejabat.
Kondisi ini jelas tidak memberi manfaat bagi rakyat. Bahayanya, bila Presiden SBY selalu bimbang, maka masyarakat pun akhirnya mengalami ketidakpastian. Situasi ketidakpastian, kadang sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang ingin menciptakan instabilitas. Ini yang lebih berbahaya.
Sumber :rri.co.id
Satu hal yang harusnya difahami dan diyakini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah; setiap keputusan terkait kepentingan negara tidak selamanya akan diterima dengan baik oleh rakyat. Karenanya, sebaik apapun konsep yang digagas, akan sangat mungkin menimbulkan efek bagi khalayak luas.
Demikian maka, hal yang harus dipertimbangkan adalah, sejauh mana kebijakan atau ketetapan atau kebutusan itu memberi kemaslahatan bagi Negara dalam waktu ke depannya. Seringkali, orang mengharapkan berjalan paralelnya antara keinginan rakyat dengan kepentingan Negara. Akan tetapi kadangkala, hal itu tidak mungkin sejalan beriring terus. Adakalanya, kepentingan Negara berbenturan dengan keinginan rakyat.
Pada kondisi ini maka hal yang harus dikedepankan adalah kepentingan Negara dan buka kepentingan orang perorang, kendati itu mengatasnamakan rakyat. Sebaik apapun keputusan yang ditetapkan, lazimnya ada orang yang diuntungkan dan ada pula orang yang tidak diuntungkan.
Pada satu contoh, bagi pedagang kakilima, berjualan yang paling nyaman adalah tepat dipinggir jalan, di atas trotoar, tempat orang berlalu lalang, dan tidak perlu menyewa took atau kios. Lokasi seperti itu jelas sangat favorit dan merupakan keinginan bagi pedagang.
Namun bagi Negara, proses berjualan seperti itu tentu tidak benar. Negara berkepentigan mengatur agar ketertiban tetap terjaga, dan trotoar maupun jalan tetap digunakan sesuai peruntukkannya, serta kemaslahatan publik yang lebih besar. Jelaslah di sini, ada perbedaan antara keinginan rakyat pedagang dengan kepentingan Negara.
Dalam persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak saat ini, tentu banyak anggota masyarakat menghendaki agar harganya tidak dinaikkan, sebab itu akan dirasa memberatkan bagi mereka. Dalam konteks ini, sangat wajar bila Pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimang-nimang berbagai opsi yang akan diputuskan.
Namun, Presiden juga harus menjelaskan bahwa keinginan sebagian anggota masyarakat tersebut, tidak sejalan dengan kepentingan Negara. Ada kepentingan yang lebih besar, sehingga harga BBM dinaikkan. Sayangnya, pemerintah tidak menjelaskan masalah tersebut secara tuntas kepada khalayak. Bahkan kondisi yang disampaikan kepada publik pun terkesan tidak komprehensif.
Satu pejabat, yakni menteri Eenergi dan Sumberdaya Mineral Jero Wacik menyebut hari ini direncanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan opsi pengurangan subsidi BBM di hadapan peserta MusrenbangNas. Sementara pejabat lainnya, yakni Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha, membantah, bila hal itu akan dilakukan hari ini oleh Presiden SBY.
Akibatnya, publik dibuat bingung dan bertanya-tanya soal keputusan tersebut. Belum lagi opsi yang akan disampaikan kepada publik, sering berbeda-beda. Sepertinya, baru sebatas pemikiran di otak, sudah disampaikan kepada meda massa. Dan hal itu dilakukan oleh banyak pejabat.
Kondisi ini jelas tidak memberi manfaat bagi rakyat. Bahayanya, bila Presiden SBY selalu bimbang, maka masyarakat pun akhirnya mengalami ketidakpastian. Situasi ketidakpastian, kadang sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang ingin menciptakan instabilitas. Ini yang lebih berbahaya.
Sumber :rri.co.id
Langganan:
Postingan (Atom)